Transformasi digital yang pesat di Indonesia dinilai perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital, demi melindungi masyarakat dari dampak negatif dunia maya.
Asisten Deputi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan hal ini saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu, 6 Agustus 2025.
“Transformasi digital memang cepat, tapi harus diiringi literasi digital. Tanpa itu, masyarakat mudah terjebak informasi menyesatkan,” ujar Syaiful di hadapan pejabat Pemprov Sulsel.
Kunjungan tersebut diterima oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas ESDM Andi Eka, Kepala Dinas Kesehatan Ishaq Iskandar, serta perwakilan Dinas Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib.
Syaiful menekankan bahwa rendahnya literasi digital membuat masyarakat rawan terhadap hoaks, judi online, pinjaman ilegal, hingga aplikasi palsu yang marak beredar.
Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan menyaring informasi merupakan kunci untuk bertahan dalam era digital yang penuh risiko.
Sekretaris Dinas Kominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, sependapat bahwa literasi digital harus menjadi prioritas utama di tengah laju transformasi digital.
“Semakin tinggi literasi digital, semakin kecil kemungkinan masyarakat terpapar hoaks,” tegas Sultan.
Menurutnya, ancaman dunia siber tidak bisa dihadapi sendiri, melainkan perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menciptakan edukasi digital yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Penguatan literasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat.
