Rakor Nasional: Makassar Fokus Jaga Kualitas MBG dan Percepat Penuntasan TBC

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan berkualitas, sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC).

Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual dari Balai Kota. Rapat ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Fokus Utama: Antisipasi Keracunan dan Percepatan TBC

Rakor ini membahas langkah-langkah antisipasi terjadinya keracunan makanan dalam program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya standar gizi, kebersihan, hingga sistem pengawasan terpadu.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti percepatan penuntasan kasus TBC yang masih menjadi masalah kesehatan nasional. Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dipandang krusial agar program MBG tidak hanya memberi asupan bergizi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Komitmen Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan dan edukasi lintas dinas.

“Kami akan memperkuat pencegahan keracunan makanan dalam program MBG sekaligus mengintensifkan pengendalian TBC. TP PKK dan kader posyandu juga kami libatkan agar penanganan lebih menyeluruh,” ujar Appi.

Saat ini, Pemkot Makassar telah memiliki 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 138.636 penerima manfaat, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik kategori 3B.

Munafri menambahkan, seluruh penyedia makanan wajib memiliki sertifikat higienis sebagai standar utama keamanan pangan. Ia juga meminta sekolah-sekolah rutin berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal.

Instruksi Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program MBG. Ia mencontohkan sejumlah kasus keracunan massal di daerah akibat makanan yang tidak higienis.

“Setiap laporan keracunan harus segera ditangani dengan protokol baku, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, hingga memastikan penanganan medis cepat,” tegas Budi.

Ia juga menekankan:

  • Sekolah wajib melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan (bau, warna, tekstur).

  • Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

  • Dinas kesehatan mempercepat inspeksi dapur dan bahan baku, dengan target penerbitan SLHS maksimal 13 hari.

  • Laboratorium kesehatan daerah diperkuat dengan alat PCR dan toxicology lab untuk deteksi bakteri maupun zat kimia.

Budi mencontohkan pengalaman Kemenkes dalam pengawasan katering jamaah haji, yang menggunakan sistem uji cepat sebelum makanan disajikan. Model ini akan ditiru pada program MBG jika anggaran memungkinkan.

Sinergi Lintas Sektor

Kementerian Dalam Negeri, Kemenkes, dan BGN berkomitmen mempercepat pelaporan, inspeksi, dan berbagi data untuk memastikan standar higienis berjalan seragam di seluruh daerah. Bahkan, puskesmas di tiap daerah diwajibkan mengikuti koordinasi daring rutin untuk memantau standar kebersihan dapur SPPG.

Selain itu, edukasi dasar seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, pemeriksaan alergi makanan, serta deteksi dini gejala keracunan terus digencarkan.

“Kerja sama dari sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” pungkas Budi.

Makassar Jadi Contoh Sinergi Daerah

Bagi Pemkot Makassar, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan gizi yang aman dan sehat. Munafri menekankan, program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan upaya investasi kesehatan generasi muda Makassar.

Dengan sinergi pemerintah pusat, Pemkot, sekolah, dan masyarakat, Makassar diharapkan dapat menjadi contoh penerapan program makan bergizi gratis yang aman, higienis, sekaligus selaras dengan agenda nasional penuntasan TBC.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *