Jakarta, Wartana – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menerima penghargaan dari KompasTV sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai peduli terhadap akses dan infrastruktur pendidikan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin dalam acara puncak HUT ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang wajib dijamin pemerintah. Menurutnya, komitmen terhadap pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga harus disertai penyediaan akses serta fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujarnya, saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9).
Ia menambahkan, seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” tambah Munafri.
Infrastruktur Pendidikan Jadi Perhatian
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri dalam memastikan akses pendidikan yang layak dan merata melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
Munafri mengatakan pembangunan serta pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah kota karena pendidikan merupakan fondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya.
Selain infrastruktur, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan.
Menurut Munafri, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tenaga pendidik yang mendapatkan dukungan memadai dari pemerintah.
“Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar,” katanya.
Tunjangan Guru Kepulauan Berdasarkan Jarak
Komitmen pemerataan pendidikan tersebut juga menyasar wilayah kepulauan. Pemkot Makassar tidak ingin anak-anak yang bersekolah di pulau mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang berbeda dengan mereka yang berada di wilayah daratan.
Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah melalui pemberian tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Munafri menjelaskan, skema tunjangan tersebut diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan. Artinya, semakin jauh lokasi tugas seorang guru, semakin besardukungan tunjangan yang diberikan.
“Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan kepulauan, tidak hanya untuk tunjangan guru tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua,” jelasnya.
Menurut Appi, kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap guru yang menjalankan tugas di wilayah dengan tantangan akses lebih besar.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tuturnya.
“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambung Appi.
Sekolah Pulau Direvitalisasi
Tidak hanya memberikan dukungan kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga melakukan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.
Sejumlah sekolah telah mendapatkan pembenahan, mulai dari bangunan, meubelair hingga berbagai fasilitas pendukung pembelajaran.
Wilayah yang telah mendapatkan perhatian antara lain Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.
Di Lakkang, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP. Pembenahan tidak hanya menyasar fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.
Hal serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara di Bone Tambu, perhatian pemerintah juga diarahkan terhadap kerusakan sekolah akibat abrasi.
“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.
Ia menyebut hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Listrik, Internet hingga Solar Panel
Ke depan, pemerataan pendidikan di kepulauan tidak hanya berfokus pada pembangunan ruang kelas dan perbaikan fisik sekolah.
Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap jaringan listrik, akses internet hingga pemanfaatan solar panel.
Menurut Munafri, dukungan tersebut penting untuk memastikan sekolah di kepulauan memiliki fasilitas pembelajaran yang semakin setara dengan sekolah di daratan.
“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi tenaga pendidik yang bertugas jauh dari pusat kota.
Pada akhirnya, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mempersempit kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Munafri berharap anak-anak di wilayah kepulauan dapat memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak yang bersekolah di wilayah perkotaan.
“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya. (*)
