WAJO – PELAKU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, telah bersiap menyambut Wajo Ramadhan Expo (WARE) 2026 dengan semangat tinggi. Terbukti dari semua tenant yang ada sudah sold out.
Namun, di balik kemeriahan persiapan itu, ada satu pilar penting yang justru tampak absen, yaitu lembaga perbankan. Minimnya keterlibatan perbankan lokal dalam event pengembangan UMKM kembali menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen mereka dalam mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Padahal, sebagai tulang punggung perputaran keuangan, peran perbankan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seharusnya tak terbantahkan.
Namun, dalam sejumlah event expo, fair, dan program pengembangan serta digitalisasi UMKM yang digelar di Kabupaten Wajo, keterlibatan aktif bank-bank setempat dinilai masih sangat minim dan kerap menuai kritik.
“Event ini seharusnya menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan perbankan. Namun hingga kini, belum ada bank yang secara nyata bergabung,” ungkap salah satu pengusaha lokal yang enggan disebutkan namanya, mencerminkan kekecewaan yang dirasakan banyak pelaku usaha.
Kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengangkat, memfasilitasi, dan mengedukasi pelaku UMKM, khususnya dalam hal digitalisasi, dinilai belum mendapat sokongan maksimal dari sektor keuangan.
Padahal, dukungan itu bisa berupa penyediaan akses pembiayaan, literasi keuangan, atau integrasi sistem pembayaran digital di lokasi expo.
Kekhawatiran ini mengemuka kuat jelang penyelenggaraan Wajo Ramadhan Expo (WARE) yang akan dibuka pada 21 Februari 2026 mendatang.
Muh. Justiawal Arif, salah seorang panitia, mengonfirmasi bahwa meski slot tenant untuk UMKM telah habis terjual, posisi tenant khusus untuk perbankan hingga saat ini masih sepi peminat.
“Tenant Expo untuk perbankan belum juga ada konfirmasi,” tutur Justiawal, mengisyaratkan bahwa, perbankan mungkin akan melewatkan kesempatan emas untuk langsung menjangkau ratusan pelaku usaha potensial.
Ironisnya, sorotan terhadap peran perbankan daerah ini justru muncul di saat pemerintah pusat secara masif mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan, pemerintah telah menempatkan dana negara sebesar Rp200 triliun ke bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.
“Pemerintah juga siap mengevaluasi dan menambah penempatan dana jika diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Menkeu, seraya mengingatkan agar dana tersebut disalurkan secara produktif dan tidak disalahgunakan.
Pernyataan ini seolah memberi angin segar, tetapi sekaligus menyoroti kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah.
Dana yang disiapkan pemerintah pusat ternyata belum secara optimal terdorong hingga ke jantung UMKM di kabupaten seperti Wajo melalui kanal perbankan lokal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi atau klarifikasi dari pihak perbankan di Wajo mengenai alasan minimnya keterlibatan mereka dalam event pengembangan UMKM, termasuk WARE 2026.[]
