Barru, Wartana.com – Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas digitalisasi transaksi pemerintahan. Upaya tersebut dibahas dalam Evaluasi PAD dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
Dalam arahannya, Abustan menegaskan bahwa PAD menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan target, tetapi membutuhkan inovasi, kreativitas, serta kolaborasi seluruh perangkat daerah.
“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.
Ia meminta pengelolaan pendapatan daerah terus diarahkan agar semakin efektif, transparan, akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Dorong Transaksi Digital
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Abustan mendorong agar penggunaan transaksi elektronik diperluas, baik dalam aktivitas pemerintahan maupun pembayaran pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih efisien sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Bapenda bersama perangkat daerah terkait juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparatur mengenai pemanfaatan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS.
“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Abustan, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun ekosistem pembayaran digital. Masyarakat perlu semakin familiar dengan layanan perbankan dan berbagai kanal pembayaran elektronik yang aman dan mudah digunakan.
Capaian Pendapatan Jadi Perhatian
Dalam evaluasi tersebut, capaian pendapatan pajak daerah hingga Triwulan II 2026 tercatat sebesar 45,72 persen.
Sementara itu, retribusi jasa umum berada di kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, sedangkan retribusi perizinan tertentu telah mencapai sekitar 50 persen.
Melihat capaian tersebut, Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah mempercepat langkah strategis dan terukur, terlebih tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir.
Untuk PBB-P2, Abustan mendorong pendekatan yang persuasif dengan mengedepankan kualitas pelayanan. Momentum aktivitas ekonomi masyarakat juga dinilai perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dengan memanfaatkan kanal pembayaran digital untuk PBB-P2.
Sejumlah Sektor Diminta Lebih Optimal
Selain pajak dan retribusi, Abustan menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih memiliki ruang untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Pada sektor kesehatan, peningkatan kualitas pengelolaan retribusi pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit didorong, termasuk melalui pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai.
Penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga menjadi perhatian. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan layanan pengujian sesuai kebutuhan dan karakteristik komoditas daerah sehingga tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga mendukung pengembangan produk unggulan Barru.
Di sektor perhubungan, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan serta kajian terhadap potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, hingga pemanfaatan aset daerah. Optimalisasi sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD secara berkelanjutan.
Sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar. Pengelolaan objek wisata milik pemerintah daerah didorong semakin profesional dengan tetap memperhatikan pelayanan, kenyamanan pengunjung dan keberlanjutan destinasi.
Abustan menyebut kemungkinan penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata yang dikelola pemerintah dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus kontribusi terhadap pendapatan daerah.
PAD Harus Berjalan Bersama Pelayanan
Abustan menekankan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dipisahkan dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia mengajak perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, hingga pengelola retribusi memperkuat koordinasi dan sinergi.
Masyarakat, kata dia, harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan peningkatan pendapatan. Karena itu, proses pemungutan pajak maupun retribusi perlu dilakukan secara humanis, komunikatif dan memberikan kemudahan.
“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.
Menutup arahannya, Abustan meminta hasil evaluasi Triwulan II dijadikan bahan untuk memperbaiki sekaligus memperkuat strategi pengelolaan pendapatan pada periode berikutnya.
“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Pemkab Barru berharap sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta pendekatan pelayanan yang lebih humanis dapat mendorong peningkatan PAD dan PBB-P2 sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
