MAKASSAR – LEMBAGA Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar diskusi publik “Tudang Sipulung” untuk mempromosikan sebuah terobosan sistem pemilu baru.
Sistem yang dinamai “Moderat List Proporsional Representasi” atau Wasathiyah Electoral Reform ini digadang-gadang sebagai formula jalan tengah yang memadukan kekuatan partai dan kekuatan calon individu, serta dihadiri oleh sejumlah akademisi dan anggota DPR RI.
Forum yang berlangsung di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Sabtu (25/10/2025) ini tidak hanya menghadirkan akademisi ternama, tetapi juga melibatkan politisi praktisi dari DPR RI untuk mengkaji sistem pemilu alternatif yang lebih moderat dan manusiawi.
Dr. Phil. Ridho Alhamdi, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, yang menjadi penggagas sistem ini, memaparkan bahwa Wasathiyah Electoral Reform adalah konvergensi atau perpaduan antara sistem terbuka dan sistem tertutup.
“Moderat List Proporsional Representasi ini adalah jalan tengah untuk menyelaraskan kekuatan partai dan kekuatan caleg. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kompetisi tidak sehat antar-caleg sekaligus menjaga elektabilitas partai,” jelas Ridho di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari pengurus partai, penyelenggara pemilu, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Ridho kemudian memberikan simulasi nyata penghitungan suara dan perolehan kursi dalam sistem baru ini.
Ia menjelaskan salah satu mekanisme utamanya: seorang caleg yang suaranya secara personal melebihi suara partainya akan otomatis terpilih jika partainya meraih kursi di Dapil tersebut.
“Sebaliknya, jika suara partai lebih tinggi daripada suara yang diperoleh caleg, maka penentuan peraih kursi akan didasarkan pada nomor urut yang ditetapkan partai,” tambahnya.
Acara ini diperkaya dengan pandangan kritis dari para akademisi seperti Dr. Adi Suryadi Culla, Prof. Rahmat Muhammad, dan Prof. Dr. Syarifuddin Jurdi.
Diskusi akademis ini bertujuan menguji kelayakan dan menyempurnakan konsep sistem pemilu baru tersebut.
Menurut Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sulsel, Dr. Basti Tetteng, Tudang Sipulung sengaja digelar untuk menawarkan solusi atas kegelisahan terhadap sistem pemilu yang ada.
“Kami percaya demokrasi butuh inovasi. Kami menawarkan sistem pemilu yang tidak hanya adil, tetapi juga lebih manusiawi dengan meminimalisir friksi internal partai,” ujarnya.
Menambah bobot diskusi, dua anggota DPR RI hadir sebagai narasumber pada sesi kedua, yaitu Taufan Pawe dari Fraksi Partai Golkar dan Syamsu Rizal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif praktis dari lapangan tentang peluang dan tantangan penerapan sistem pemilu “jalan tengah” ini dalam kebijakan politik nasional. []
