MAKASSAR — LAPORAN tebal berisi angka-angka itu penting. Tapi bagi Bawaslu Sulsel, ada yang lebih berharga, suara-suara dari lapangan yang sering kali hanya terdengar sayup-sayup.
“Suara masyarakat di lapangan harus didengar, bukan sekadar angka di laporan,” tegas Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, di tengah acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu.
Kalimat itu bukan sekadar slogan. Ia menjadi roh dari serangkaian pertemuan intens yang digelar akhir Oktober hingga awal November 2025. Agenda ini adalah “suntikan kedua” untuk membangun tubuh pengawas pemilu yang lebih responsif.
Di ruang rapat, bukan hanya rapat biasa yang berlangsung. Ini adalah meja operasional tempat berkumpul para “tentara” demokrasi, mulai dari penyelenggara pemilu tingkat desa (ad hoc), polisi, jaksa dari Sentra Gakkumdu, hingga para jurnalis.
Mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang tantangan nyata di lapangan—beban kerja yang menumpuk, kendala teknis, hingga dinamika dengan masyarakat.
Dari cerita-cerita inilah, empat prioritas strategis lahir:
1. Evaluasi Beban Kerja: Apakah struktur di tingkat akar rumput, seperti Panwascam, sudah ideal?
2. Pengawasan Partisipatif: Bagaimana melibatkan warga biasa, kampus, dan kelompok rentan sebagai mata dan telinga?
3. Sinergi Hukum: Bagaimana kolaborasi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan bisa lebih gesit menangani pelanggaran?
4. Cermin Diri: Bagaimana kinerja Bawaslu di mata publik dan media?
Setiap Bawaslu kabupaten/kota diminta memilih satu fokus ini untuk segera ditindaklanjuti. Tak hanya untuk perbaikan internal, masukan dari lapangan ini akan disuling menjadi rekomendasi konkret untuk revisi Undang-Undang Pemilu.
“Bawaslu harus terus belajar dari pengalaman lapangan,” tutup Mardiana. []
