Makassar, Wartana.com – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (24/7/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, statistik, kepemudaan, olahraga, dan pembangunan sumber daya manusia.
Berbagai pemangku kepentingan turut hadir dalam pertemuan ini, termasuk anggota Komisi X DPR RI, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), LLDIKTI Wilayah IX, pimpinan perguruan tinggi, perangkat daerah, organisasi profesi, budayawan, dan pegiat literasi. Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu krusial demi kemajuan daerah.
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasinya atas dipilihnya Sulawesi Selatan sebagai lokasi kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI. Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan SDM di provinsi tersebut. “Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kehormatan bagi kami sekaligus kesempatan berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang menjadi ruang lingkup Komisi X DPR RI,” ujar Fatmawati. Ia juga berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk perhatian terhadap pelestarian situs-situs budaya di Sulawesi Selatan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa kunjungan kerja reses merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa Komisi X tengah membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta revisi Undang-Undang Statistik, sehingga masukan dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Lalu Hadrian juga mengapresiasi capaian Sulawesi Selatan di bidang pendidikan dan literasi, di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Sulsel mencapai 41,83 persen (10 besar nasional) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 mencapai 88,24 poin (tertinggi di Indonesia).
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan, efektivitas program, penyerapan anggaran, hingga tantangan yang dihadapi daerah. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran di DPR RI,” tambah Lalu Hadrian, seraya menekankan perlunya peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Sesi diskusi membahas sejumlah isu strategis, seperti pemerataan distribusi guru, peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan perguruan tinggi daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pengembangan riset dan inovasi, penguatan budaya literasi, revitalisasi sekolah, pelestarian cagar budaya, hingga pembangunan sarana olahraga.
Kegiatan ini juga ditandai dengan penyerahan sejumlah program secara simbolis, meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Keputusan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada Universitas Hasanuddin senilai Rp28 miliar untuk 40 proposal riset, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada lima mahasiswa dari perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja reses ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan demi peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, riset, literasi, statistik, serta pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.
