Makassar, Wartana.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan mengapresiasi kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan. Kebijakan yang mulai berlaku Selasa (14/7/2026) ini diharapkan dapat meringankan beban operasional nelayan serta mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional.
Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa biaya BBM selama ini merupakan komponen terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Oleh karena itu, penurunan harga ini akan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya operasional para nelayan.
“Bagi nelayan, BBM merupakan kebutuhan utama dalam aktivitas penangkapan ikan. Kebijakan Presiden Prabowo ini menjadi angin segar karena dapat menekan biaya operasional, sehingga nelayan memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatannya,” ujar Andi Iwan Darmawan Aras.
Berdasarkan kebijakan pemerintah, kapal perikanan berukuran di bawah 30 Gross Ton (GT) kini memperoleh BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Sementara itu, kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT mendapatkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp21.300 per liter.
Andi Iwan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI, menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban biaya operasional nelayan, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing sektor perikanan tangkap, menjaga stabilitas pasokan hasil laut, serta menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. “Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha perikanan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.
DPD HNSI Sulawesi Selatan berharap implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif di seluruh daerah agar nelayan yang berhak dapat memperoleh akses BBM dengan mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Organisasi ini juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
