Makassar, Wartana.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk membuka secara transparan hasil seleksi kepala sekolah kepada Komisi D DPRD Makassar. Desakan ini muncul menyusul adanya dugaan intervensi dalam proses penentuan hasil seleksi yang dinilai berpotensi mengabaikan prinsip objektivitas dan profesionalitas.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Basdir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari peserta seleksi maupun masyarakat terkait dugaan campur tangan oknum tertentu dalam penetapan kepala sekolah. Menurut Basdir, klarifikasi dari Dinas Pendidikan sangat diperlukan agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan keresahan di lingkungan pendidikan.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk transparan memaparkan hasil seleksi kepala sekolah ini kepada Komisi D DPRD Makassar sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan,” ujar Basdir, Selasa (23/6/2026). Basdir menegaskan keterbukaan informasi adalah langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan berdasarkan kompetensi peserta.
Ia menambahkan adanya laporan mengenai sejumlah peserta yang memperoleh nilai tinggi dan memiliki rekam jejak baik, namun tidak masuk dalam daftar kepala sekolah yang dilantik. “Kami mendapatkan laporan ada beberapa peserta yang nilainya bagus dan memiliki rekam jejak yang baik, tetapi justru tidak dilantik. Ini menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta dan masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan melakukan intervensi terhadap hasil seleksi,” tegasnya.
Basdir menilai, jika dugaan intervensi tersebut terbukti benar, baik berasal dari internal dinas maupun pihak luar pemerintahan, maka hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang selama ini dibangun untuk menghasilkan kepala sekolah yang berkualitas dan berintegritas. Kondisi ini juga dinilai berpotensi mencoreng citra Pemerintah Kota Makassar yang selama ini berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.
Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta Dinas Pendidikan memaparkan secara rinci hasil penilaian seleksi, termasuk mekanisme penentuan peserta yang dinyatakan lolos hingga akhirnya dilantik menjadi kepala sekolah. Fraksi PKB berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui keterbukaan informasi dan menegaskan akan terus mengawal proses ini melalui DPRD Kota Makassar guna memastikan seluruh kebijakan di sektor pendidikan berjalan sesuai prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan peningkatan mutu pendidikan.
