Makassar, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya sekadar memenuhi target administrasi atau serapan anggaran. Penegasan tersebut disampaikan oleh Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Gammara pada Sabtu (25/7/2026).
Sosialisasi yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) ini bertujuan mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar dan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber. Munafri menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, harus tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan. “Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Munafri.
Munafri juga meminta seluruh perangkat daerah untuk mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi warga. Selain itu, ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Munafri menambahkan, keterbatasan APBD harus disiasati melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah. “Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar. Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
