Makassar, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan persampahan di Forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, pada Selasa (28/7/2026). Dalam forum yang mempertemukan berbagai pemerintah daerah di Indonesia tersebut, Munafri menyampaikan optimisme bahwa Makassar dapat menjadi kota pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan melalui pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir.
Dalam pemaparannya, Munafri mengawali dengan menjelaskan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa yang sebelumnya menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Kota Makassar menerima sanksi administrasi. “Hari ini kami berada dalam posisi menerima sanksi administrasi di TPA. TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan sebelumnya masih menggunakan sistem open dumping,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Munafri, mendorong pemerintah kota melakukan pembenahan menyeluruh terhadap TPA sebagai langkah awal. Kini, transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil serta dilengkapi sistem pengelolaan gas metana dan air lindi. Gas metana dimanfaatkan untuk kebutuhan energi masyarakat sekitar, sementara air lindi diolah menjadi air baku.
Munafri menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak cukup di hilir saja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar juga berfokus pada perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah nonorganik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” katanya.
Untuk sampah organik, Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program Teba Modern sebagai fasilitas komunal dan mendorong pembuatan biopori di rumah. Program ini diperkuat dengan melibatkan sekitar 6.000 ketua RT. Selain itu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) terus diperluas. Perubahan perilaku juga didorong di dunia pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP, untuk menerapkan pemilahan sampah sejak dini. “Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” tambah Munafri.
Untuk memperkuat kolaborasi, Pemerintah Kota Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang melibatkan akademisi, pegiat lingkungan, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Makassar juga memperkuat ekonomi sirkular melalui pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk, dengan dukungan pendanaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Munafri menyatakan optimisme bahwa rangkaian transformasi ini mampu membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan. “Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutupnya.
