YOGYAKARTA – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025.
Kota Makassar berhasil masuk dalam jajaran 10 pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam hal transformasi digital.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, dalam Seminar Nasional dan Perilisan GM-DTGI Kabupaten/Kota Tahun 2025.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (18/9/2025).
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan inovasi digital serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan efisien.
Muhammad Roem menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Makassar dalam berinovasi melalui digitalisasi.
“Ini bukti kerja keras kita bersama dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Dua tahun berturut-turut kita raih penghargaan yang sama. Ini menjadi cambuk dan motivasi kami untuk terus berinovasi.”
Salah satu faktor pendukung kesuksesan tersebut adalah penerapan teknologi digital yang efektif, termasuk peluncuran Makassar Super Apps atau Lontara+.
Aplikasi ini dirancang sebagai platform inovatif yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik, mengajukan permohonan, dan melacak status layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses digitalisasi turut menjadi pertimbangan penilaian.
“Kita berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam inovasi digitalisasi yang mempermudah pelayanan publik di Kota Makassar,” ungkap Roem.
Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa GM-DTGI adalah indeks yang dikembangkan UGM untuk menilai kinerja transformasi digital pemerintah daerah di Indonesia.
Indeks ini mencakup tujuh pilar penilaian, yaitu tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik, perubahan manajemen, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform yang berpusat pada pengguna, serta keamanan siber dan privasi.
“GM-DTGI ini bukan hanya fokus pada teknologi, tetapi juga tentang proses. Indeks kami dirancang agar pemerintah daerah terus mengembangkan dan memanfaatkan inovasi teknologi yang memudahkan masyarakat,” tegasnya.[]
