MAKASSAR, Wartana.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengadakan pertemuan dialog dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta sejumlah perangkat daerah pada Jumat (13/11/2026). Bertempat di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pertemuan ini fokus menyerap aspirasi dan membahas persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2027.
Dialog ini menjadi wadah krusial untuk menciptakan kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan di provinsi tersebut. Gubernur Andi Sudirman menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha guna mencari solusi bersama. “Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Andi Sudirman menambahkan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen memberikan perhatian konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh. Ia menyebut kondisi pekerja sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah serta kinerja pemerintah. “Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” tambahnya.
Terkait penetapan UMP Sulsel 2027, Gubernur menegaskan bahwa seluruh proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat. Data statistik resmi juga menjadi dasar dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga keterbukaan; serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur, sementara pengusaha transparan menjelaskan kondisi usaha, termasuk tantangan biaya operasional dan produktivitas.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelas Andi Sudirman. Melalui pertemuan dialog ini, Pemerintah Provinsi Sulsel berharap tercipta hubungan industrial yang harmonis. Kebijakan pengupahan diharapkan mampu memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Selatan.
