Barru, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah provinsi. Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (14/9/2026).
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., turut mengikuti rapat tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Basic, Kantor Bupati Barru.
Tindak Lanjut Edaran Gubernur
Rapat monev tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/12077/DESDM tertanggal 7 September 2026 tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan.
Dalam rapat, Abustan mengikuti arahan dan pembahasan mengenai langkah-langkah memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan tertib.
Pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang memang berhak. Di sisi lain, pemantauan juga diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses penyaluran di tingkat SPBU.
Barru Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Bagi Kabupaten Barru, pelaksanaan monev tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam memantau distribusi BBM bersubsidi di wilayah setempat.
Pemerintah Kabupaten Barru menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengawasan terpadu dan koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut diarahkan agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung secara tertib dan transparan serta tetap memberikan akses kepada masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
Koordinasi lintas instansi juga diharapkan dapat mempercepat identifikasi apabila ditemukan persoalan dalam proses distribusi, sehingga penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Diikuti Unsur Pemerintah dan Penegak Hukum
Selain Wakil Bupati Barru, kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru, Kepala Kejaksaan Negeri Barru, unsur Koramil Barru, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru, serta Pengadilan Negeri Barru.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya untuk menjaga distribusi tetap sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
