Jakarta, Wartana.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi telah menerima keputusan tersebut di tengah dinamika politik yang menguji stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
Langkah pengunduran diri ini merupakan buntut dari polemik mengenai keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Gibran yang berkembang menjadi persoalan hukum. Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Akibat pengunduran diri tersebut, DPR memutuskan untuk membatalkan agenda rapat paripurna yang sedianya membahas usulan HMP pada hari yang sama. Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghormati keputusan Gibran meskipun menerimanya dengan berat hati demi menjaga keberlangsungan pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan tindakan sepihak yang sah secara hukum. “Pernyataan berhenti atas kehendak sendiri adalah tindakan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan MPR. Namun, konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan tetap harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Yusril dalam keterangan resminya.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden baru. Calon tersebut akan dipilih dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden guna mengisi kekosongan jabatan dalam struktur kepemimpinan nasional.
Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi penguatan sistem checks and balances di Indonesia. Pemerintah dan lembaga tinggi negara kini fokus memastikan bahwa setiap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan secara transparan dan sesuai dengan koridor konstitusi guna menjamin kepastian hukum di tanah air.
