MAKASSAR, Wartana.com – Rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar, yang diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas, masih menghadapi hambatan serius. Proyek strategis ini tertunda karena masalah legalitas dan sengketa kepemilikan lahan pada tiga bidang tanah yang menjadi lokasi pengadaan. Pemerintah Kota Makassar telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan, namun kompleksitas klaim kepemilikan menjadi tantangan utama.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menjelaskan bahwa Wali Kota Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, telah mengarahkan agar proses pembebasan lahan dipercepat demi menjawab aspirasi masyarakat. Namun, sejumlah pihak saling mengklaim kepemilikan atas objek tanah tersebut. “Bapak Wali Kota (Pak Appi) ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan dengan hak alas dan sertifikat,” ujar Izhar pada Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kelambatan pemerintah, melainkan oleh konflik legalitas antarwarga.
Izhar menambahkan, penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar menunjukkan adanya beragam klaim kepemilikan dengan dasar alas hak yang berbeda-beda. Permasalahan semakin rumit dengan adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula dan sejumlah warga lain. Selain itu, somasi juga dilayangkan oleh seorang warga yang mengklaim hak atas salah satu bidang tanah. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atas bidang tanah terdampak adalah Letkol Amsal Sampetondok dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244, Rabaya dengan Surat Keputusan (SK) Redistribusi tahun 1964, serta Jasmani Agi dengan dokumen surat peralihan hak. PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area tersebut.
Untuk mengatasi kompleksitas ini, Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk menyesuaikan skema pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (business to business), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah yang melibatkan secara aktif ATR/BPN. “Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terang Izhar. Ia menjelaskan, tahapan persiapan dan verifikasi dokumen akan dilakukan oleh Pemkot sebelum diserahkan ke Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila status tanah telah jelas namun masih ada perkara hukum yang belum berkekuatan tetap, penyelesaian pembayaran ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan.
Izhar menegaskan bahwa tanggung jawab pengadaan dan pembebasan lahan sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Kota Makassar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan dan koordinasi, sedangkan pembangunan fisik jembatan akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dengan pendanaan APBN. Pemkot Makassar berkomitmen untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan transparan, hati-hati, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. “Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutup Izhar, memahami besarnya harapan masyarakat akan pembangunan infrastruktur ini.
