Jakarta, Wartana.com – Hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan mengalami ketegangan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dinamika ini mencapai puncaknya setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Langkah ini diambil di tengah menguatnya usulan penggunaan hak menyatakan pendapat oleh 120 anggota DPR RI terkait polemik dokumen pendidikan sang mantan Wakil Presiden.
Keretakan poros yang sebelumnya memenangkan Pilpres 2024 ini mulai terlihat melalui sejumlah kebijakan strategis di internal pemerintahan. Presiden Prabowo secara bertahap melakukan pergeseran terhadap sejumlah pejabat tinggi yang dikenal sebagai loyalis Jokowi di posisi-posisi kunci. Selain itu, perbedaan prioritas terhadap keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga disebut menjadi salah satu pemicu renggangnya komunikasi antara kedua belah pihak.
Pengamat Politik dari Universitas Negeri Makassar, Isgunandar, menilai bahwa fenomena ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian kekuasaan. Menurutnya, sebuah pemerintahan sulit berjalan efektif jika terdapat dua pusat gravitasi politik yang berbeda arah. “Presiden memerlukan kendali penuh untuk menjalankan mandat konstitusionalnya, sementara pengaruh informal dari masa lalu mulai dibatasi untuk memastikan stabilitas komando kepresidenan,” ujar Isgunandar saat dihubungi pada Rabu (13/11).
Meski Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, Joko Widodo dalam pernyataan publiknya tetap menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan Prabowo. Namun, para analis melihat adanya informal power yang masih bekerja di balik layar melalui jaringan relawan dan loyalis yang tersebar di berbagai sektor. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi konsolidasi kekuasaan pemerintahan yang baru agar tetap berjalan tanpa gangguan stabilitas politik nasional.
Di sisi lain, publik menyoroti bahwa ketegangan antarelite ini harus segera diredam agar tidak berdampak pada pelayanan masyarakat dan ekonomi nasional. Berdasarkan struktur piramida kekuasaan, fokus pemerintah saat ini sedang diarahkan pada penguatan kelembagaan yang lebih mandiri dan lepas dari bayang-bayang patronase politik sebelumnya. Proses transisi ini diharapkan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan komentar resmi mengenai isu “pembersihan” loyalis Jokowi dalam kabinet. Namun, langkah-langkah administratif pascapengunduran diri Gibran terus berjalan sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui sidang paripurna MPR.
