Makassar, Wartana.com – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Kadir Halid, menerima berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan drainase, fasilitas umum (fasum), dan kebutuhan kamera pengawas (CCTV) saat menggelar reses masa sidang III Tahun 2025/2026 di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Makassar, Kamis (23/7/2026). Aspirasi ini disampaikan langsung oleh warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelurahan yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Persoalan drainase menjadi salah satu fokus utama yang disuarakan warga. Menanggapi hal tersebut, Kadir Halid menegaskan bahwa perbaikan drainase pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi prioritas. “Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Kota Makassar seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ratulangi, drainasenya juga akan diperbaiki. Pak Gubernur tidak ingin hanya jalannya yang dikerjakan, tetapi drainasenya juga harus dibenahi,” ujar Kadir. Ia menambahkan, pihaknya akan menelusuri status kewenangan ruas Jalan Haji Bau–Abdul Kadir terlebih dahulu. “Kalau memang masuk kewenangan provinsi, tentu akan kami dorong untuk segera dikerjakan. Tapi kalau bukan kewenangan provinsi, tentu ada batasan yang harus kami hormati,” jelas legislator Partai Golkar ini.
Selain drainase, warga juga mengusulkan penyelesaian persoalan fasilitas umum (fasum) serta pengadaan kamera pengawas (CCTV) di setiap RT untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Terkait usulan pemasangan CCTV, Kadir menilai program tersebut efektif. “Saya kira program CCTV di lorong-lorong yang pernah dijalankan sebelumnya sangat baik. Kehadiran CCTV dapat menekan potensi tindak kejahatan karena setiap aktivitas dapat dipantau,” ungkapnya, berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada Wali Kota. Sementara untuk persoalan fasum, Kadir memastikan akan meninjau langsung lokasi dan siap memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait jika diperlukan. “Aspirasi masyarakat harus kita kawal sampai ada solusi,” tegasnya.
Kadir Halid juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Drainase oleh Pemerintah Kota Makassar, berharap Satgas tersebut dapat bekerja maksimal. Menurutnya, persoalan drainase adalah keluhan paling sering ia dengar saat reses maupun pengawasan. Ia mengakui, upaya perbaikan infrastruktur di Makassar saat ini dilakukan secara bertahap, dengan salah satu tantangan adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sulsel, Kadir menegaskan pihaknya juga tengah menelusuri seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah alih fungsi ilegal dan memastikan DPRD akan terus mengawal kepentingan masyarakat melalui koordinasi dan pengawasan lintas lembaga.
