MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menginisiasi program Multi Years Project (MYP) periode 2025-2027 untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih terencana dan berkelanjutan. Kebijakan yang digagas oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati ini difokuskan pada penyelesaian proyek strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran.
Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. Menurutnya, skema tahun jamak memberikan kepastian pendanaan sehingga proyek tidak terhenti di tengah jalan akibat kendala administratif tahunan. “Banggar melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Dengan MYP, pemerintah memiliki kerangka pembiayaan yang lebih jelas sejak awal, baik dari sisi target maupun tahapan pekerjaan,” ujar Mizar di Makassar, Senin (10/8/2026).
Mizar menambahkan bahwa pendekatan ini sangat krusial bagi wilayah luas seperti Sulawesi Selatan yang membutuhkan konektivitas antarwilayah. Program MYP 2025-2027 ini menelan total anggaran sebesar Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD. Fokus utamanya mencakup pemerataan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.400 kilometer di 85 ruas jalan dengan alokasi mencapai Rp2,5 triliun.
Selain infrastruktur jalan, program ini juga mencakup rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp780 miliar untuk mengairi 54.000 hektare sawah. Sektor kesehatan turut menjadi prioritas dengan alokasi Rp485 miliar guna pembangunan Rumah Sakit Regional di Kabupaten Gowa (wilayah selatan) dan Kabupaten Luwu (wilayah utara). Langkah ini diharapkan dapat memangkas jarak akses layanan kesehatan bagi masyarakat di luar Kota Makassar.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, menilai program MYP memiliki relevansi kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar. “Kami mendukung program ini karena menyasar sektor transportasi, irigasi, dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa,” jelas Ismu. Ia menekankan bahwa pembangunan rumah sakit regional dan pemantapan jalan akan memberikan dampak nyata pada mobilitas dan kesejahteraan warga.
Melalui perencanaan yang matang dan pengawasan ketat dari legislatif, skema MYP diharapkan mampu mengubah pola pembangunan yang sebelumnya bersifat parsial menjadi lebih komprehensif. Mizar Roem mengingatkan bahwa setelah proyek fisik selesai, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran pemeliharaan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
