Jakarta, Wartana.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional pada November 2026. Penyelidikan ini mencuat setelah adanya laporan mengenai penggunaan instrumen pengawasan negara di luar prosedur resmi yang melibatkan sejumlah nama besar di lingkungan kekuasaan.
Hingga saat ini, penyidik Bareskrim telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut muncul dalam pusaran pemberitaan bersama beberapa perwira tinggi kepolisian lainnya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum terus berjalan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kepala Divisi Humas Polri dalam keterangannya menyatakan bahwa fokus utama penyelidikan adalah mengungkap bagaimana instrumen pengawasan yang seharusnya tunduk pada hukum diduga disalahgunakan. “Kami sedang mendalami alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan apakah ada pelanggaran prosedur operasional standar dalam penggunaan teknologi surveilans tersebut,” ujar perwakilan Humas Polri kepada awak media di Mabes Polri.
Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya kaitan perkara ini dengan tindak pidana makar. Namun, kepolisian memberikan catatan bahwa tindakan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai upaya penggulingan kekuasaan. Setiap dugaan tindak pidana akan diuji secara cermat berdasarkan unsur-unsur hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang berlaku sejak awal 2026.
Kasus ini memicu perhatian publik mengenai pentingnya mekanisme checks and balances serta pengawasan internal di institusi penegak hukum. Pemerintah dan DPR didesak untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini agar tidak menjadi sekadar komoditas politik, melainkan murni penegakan hukum demi menjaga keamanan konstitusional negara dan hak privasi warga negara.
Pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru kasus ini secara berkala kepada publik. Investigasi internal juga dilakukan untuk memeriksa sistem pengendalian akses terhadap teknologi intelijen guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan. Fokus utama saat ini tetap pada pembuktian materiil di hadapan penyidik sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan.
