Makassar, Wartana – Bupati Barru, Hj. Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., mewakili para bupati dan wali kota se-Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua dalam Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sandeq Ballroom, Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andi Ina dipercaya menyampaikan sambutan sekaligus menandatangani Pakta Integritas Percepatan Penyusunan RDTR bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penyusunan RDTR berjalan transparan, akuntabel, efektif, serta diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan RDTR
Mengawali sambutannya, Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan bantuan teknis melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Menurutnya, dukungan tersebut membantu pembiayaan penyusunan RDTR di daerah tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan siap mendukung, berkomitmen, dan mengawal penuh percepatan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua agar tuntas tepat waktu,” tegas Andi Ina di hadapan forum.
RDTR Jadi Kunci Kepastian Investasi
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Barru itu menegaskan, tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan ruang hidup masyarakat sekaligus instrumen penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan investasi daerah.
Ia menilai, ketersediaan tata ruang yang memiliki dasar hukum jelas, terperinci, dan terintegrasi secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.
Andi Ina juga menyoroti beragam potensi unggulan di kawasan timur Indonesia, mulai dari kawasan industri, pariwisata bahari, hingga ketahanan pangan.
“Setiap daerah di kawasan timur ini memiliki potensi keunggulan masing-masing, baik kawasan industri, pariwisata bahari, hingga ketahanan pangan. Di Kabupaten Barru sendiri, kami memiliki potensi strategis pelabuhan laut terdalam kedua di Indonesia.
Jika percepatan tata ruang ini tidak kita kawal bersama, kita akan menghadapi kendala besar dalam menjamin kepastian investasi, dan potensi daerah berisiko jalan di tempat,” ungkapnya lugas.
Dorong Keberlanjutan Bantuan Teknis
Menutup sambutannya, Andi Ina mengajak seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat dan menjaga soliditas dalam mengawal percepatan penyusunan RDTR di wilayah masing-masing.
Ia juga berharap bantuan teknis penyusunan RDTR dari Kementerian ATR/BPN dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, proses penataan ruang di daerah dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, para bupati dan wali kota se-Region II, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari berbagai provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
