MAKASSAR, Wartana.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rendahnya realisasi belanja daerah. Dalam evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menginstruksikan jajaran pemerintah kota untuk mempercepat penyerapan APBD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Hingga Agustus, realisasi belanja daerah baru mencapai 40,96 persen, jauh di bawah target ideal yang seharusnya berada di angka 70 hingga 80 persen untuk periode tersebut.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri di hadapan jajaran SKPD dan para camat. Ia menargetkan realisasi belanja dapat dimaksimalkan hingga mencapai 95 persen pada akhir tahun anggaran 2026 dengan tetap mengutamakan kualitas pemanfaatan anggaran.
Munafri menekankan bahwa pencapaian angka serapan bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga. Ia meminta OPD tidak hanya terjebak pada urusan administratif, melainkan mampu mengukur dampak pembangunan dan pelayanan terhadap ekonomi masyarakat.
Dalam evaluasi tersebut, Munafri mengidentifikasi sejumlah kendala utama, mulai dari perencanaan yang kurang matang, keterlambatan proses pengadaan, hingga masalah manajemen sumber daya manusia. Ia menyoroti kepala OPD yang cenderung menyerahkan urusan teknis sepenuhnya kepada bawahan tanpa memahami detail program yang dijalankan.
“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang habis, tetapi sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan 1,4 juta penduduk Makassar,” pungkasnya.
