BARRU, WARTANA – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Operasional Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Rabu (8/7/2026), guna memastikan seluruh aspek pembangunan dan operasional siap sebelum diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2026.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sehingga Kabupaten Barru menjadi salah satu dari sembilan daerah di Sulawesi Selatan yang memperoleh Program Sekolah Rakyat Permanen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil perjuangan bersama Pemerintah Kabupaten Barru dan unsur Forkopimda.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Karena itu, kita juga harus bersama-sama memastikan Sekolah Rakyat benar-benar siap beroperasi sesuai jadwal,” ujarnya.
Bupati menjelaskan rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan ruang belajar, asrama, fasilitas pendukung, perlengkapan siswa, hingga koordinasi lintas instansi agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Kepada kontraktor pelaksana dari PT Waskita Karya, Ardian Saputra, Bupati menegaskan agar penyelesaian pembangunan tetap mengutamakan kualitas meskipun dikejar target waktu. Ia berharap seluruh pembangunan permanen dapat rampung sesuai jadwal pada 20 Juli 2026.
“Jangan memburu target waktu tetapi mengabaikan kualitas bangunan. Sekolah Rakyat ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Barru. Karena itu kualitasnya harus benar-benar dijaga,” tegas Andi Ina.
Salah satu perhatian khusus Bupati adalah kelayakan fasilitas sanitasi. Menurutnya, toilet yang bersih dan nyaman merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat bagi para siswa.
“Saya perempuan, jadi saya sangat memperhatikan toilet. Jangan sampai bangunannya megah tetapi toiletnya tidak layak. Toilet harus bersih, higienis, dan nyaman digunakan anak-anak,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Bupati meminta seluruh perlengkapan siswa dipastikan tersedia melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial RI. Ia menegaskan kesiapan operasional tidak hanya ditentukan oleh selesainya pembangunan gedung, tetapi juga kesiapan seluruh layanan pendukung saat siswa mulai menempati asrama.
Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh siswa, Satpol PP membantu pengamanan, sementara Dinas Lingkungan Hidup memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal mengingat lebih dari 500 penghuni nantinya akan berada di lingkungan Sekolah Rakyat.
“Semua OPD harus bergerak. Jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kita sukseskan bersama karena ini adalah program negara sekaligus kebanggaan masyarakat Barru,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Barru. Ia meminta pengadaan perlengkapan siswa memprioritaskan pelaku usaha lokal agar dampak ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya tidak mau masyarakat Barru hanya menjadi penonton. Pengusaha-pengusaha lokal harus merasakan manfaat ekonomi dari hadirnya Sekolah Rakyat,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan terkait perekrutan tenaga pendukung seperti petugas keamanan, juru masak, tenaga kebersihan, dan tenaga lainnya. Menurutnya, masyarakat Barru harus memperoleh kesempatan bekerja sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
“Saya berjuang menghadirkan Sekolah Rakyat karena saya tahu program ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Barru. Saya tidak ingin masyarakat saya hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Untuk tenaga pendidik, Andi Ina menegaskan proses seleksi harus dilakukan secara profesional berdasarkan kompetensi tanpa dipengaruhi hubungan keluarga ataupun kedekatan pribadi. Ia juga meminta proses seleksi peserta didik tetap mengacu pada ketentuan pemerintah dengan memprioritaskan keluarga kategori desil 1 dan desil 2 serta pemerataan dari seluruh kecamatan.
Bupati turut memberikan perhatian terhadap penyediaan air bersih. Ia meminta PDAM Barru memastikan kebutuhan air Sekolah Rakyat tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat sekitar serta menjamin kualitas air memenuhi standar kesehatan.
“Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat justru menghadirkan masalah baru bagi rakyat. Sekolah Rakyat harus memberi manfaat besar, bukan mengurangi hak masyarakat mendapatkan air bersih,” tegasnya.
Sementara itu, Ardian Saputra dari PT Waskita Karya memastikan seluruh fasilitas utama untuk operasional awal telah dipersiapkan. Sebanyak 330 siswa dijadwalkan mulai memasuki kawasan Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 dengan memanfaatkan ruang belajar dan asrama sementara, sedangkan penyelesaian fasilitas permanen ditargetkan rampung pada 20 Juli 2026.
Perwakilan Kementerian Sosial RI, Nurlina, selaku PIC Persiapan MPLS Sekolah Rakyat Permanen Barru, memberikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil pemantauan di Sulawesi Selatan, progres persiapan Sekolah Rakyat Barru dinilai sebagai salah satu yang paling maju dan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
