MAKASSAR, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah, untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar, yang dilaksanakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Munafri menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, bukan sekadar slogan. “Dengan pertemuan dan pengawasan ini, kita ingin menjaga integritas, pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan pribadi dan golongan,” ujarnya.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto; Kasatgas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Tri Budi Rochmanto; serta Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian. Dalam kesempatan itu, Munafri menyatakan komitmen Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga terkait, termasuk KPK, BPKP, dan LKPP, guna memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Penguatan integritas, menurut Munafri, harus berjalan pada dua dimensi, yakni internal pemerintahan dan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Secara internal, aparatur dituntut bekerja profesional, disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan wewenang, pengelolaan konflik kepentingan, gratifikasi, dan suap. Sementara itu, pada dimensi eksternal, Pemkot berkomitmen meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, adil, dan responsif, dengan fokus pada pencegahan pungutan liar dan gratifikasi.
Wali Kota juga menyinggung beberapa anomali dalam evaluasi tata kelola pemerintahan yang akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit mendalam oleh Inspektorat. Sebagai bentuk keseriusan, jajaran eksekutif mulai dari pimpinan OPD hingga unsur legislatif, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, melakukan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan langsung oleh perwakilan KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, perwakilan Kemendagri, Boyke Martz Siagian, mendorong Pemkot Makassar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ia menilai kolaborasi lintas lembaga antara Kemendagri, KPK, pemerintah kota, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting. “Sinergi lintas lembaga ini, dapat membantu pemerintah Kota memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Boyke, seraya berharap Makassar dapat menjadi daerah percontohan bagi kota-kota lainnya dalam tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
