Makassar, Wartana – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Pertemuan Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025) sore.
Rakorbangda ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya, dan menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta menyusun langkah bersama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan, inovasi dalam tata kelola daerah, serta percepatan kinerja pemerintah guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk 10 besar nasional dalam kategori tata kelola pemerintahan terbaik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Wamendagri memaparkan empat fokus strategis bagi pemerintah daerah di tahun 2025, yakni optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan program strategis nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan peran swasta melalui kemudahan perizinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, ia turut menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2025 sebagai peluang besar untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, kepatuhan pada mandatory spending, serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Barru menyoroti tantangan penerapan mandatory spending dan SPM, khususnya bagi pemerintahan baru di daerah.
“Kami tentu mendukung pelaksanaan SPM sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini juga menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran daerah, sehingga beberapa program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu dijadwalkan ulang atau disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia,” ujar Wabup Barru.
Wabup Abustan juga menyoroti potensi strategis Kabupaten Barru, seperti Pelabuhan Garongkong dan sektor pertambangan rakyat, yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja wajib dan pelaksanaan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah, sekaligus memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” pungkasnya.
