LUWU UTARA, Wartana.com — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperkuat pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan III Tahun 2026. Evaluasi ini menjadi momentum strategis untuk mengukur capaian program sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang perlu segera ditangani di lapangan.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut berlangsung di Aula Bapperida, Lantai 3 Kantor Gabungan Dinas, Kamis (8/10/2026). Bupati Luwu Utara, Ir. Andi Abdullah Rahim, S.T., hadir membuka langsung agenda tersebut yang turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Muharwan, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran staf perencanaan terkait.
Dalam arahannya, Bupati Andi Abdullah Rahim menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, setiap program yang telah direncanakan harus dijalankan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026. Kita harus melihat sejauh mana target terpenuhi dan segera menentukan langkah perbaikan agar serapan anggaran serta realisasi fisik berjalan beriringan,” ujar Andi Abdullah Rahim.
Secara teknis, evaluasi ini mencakup pemantauan capaian program hingga triwulan ketiga, termasuk membedah hambatan yang dihadapi masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 295 mengenai pengendalian dan evaluasi RKPD kabupaten/kota.
Aspek utama yang menjadi perhatian tim evaluasi meliputi kesesuaian sasaran prioritas pembangunan tahunan, progres rencana program prioritas, serta ketepatan penggunaan pagu indikatif. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah korektif guna memastikan target pembangunan di akhir tahun anggaran dapat tercapai secara optimal. (*)
