MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi memulai pendistribusian bantuan produk susu ke 24 kabupaten/kota sebagai langkah strategis meningkatkan pemenuhan gizi anak. Pelepasan distribusi sebanyak 177.500 produk susu tersebut dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Senin (5/10/2026).
Program berskala provinsi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, PT Nestle Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Muslimat NU Sulsel. Sebanyak 5.000 boks atau setara 177.500 pcs produk susu dialokasikan untuk masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa distribusi ini dilakukan berdasarkan data penerima yang telah melalui proses verifikasi ketat. Menurutnya, pemenuhan gizi sejak dini merupakan elemen krusial dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
“Tentu program ini sangat sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat SDM kita, kesehatan anak-anak di daerah serta peran perempuan melalui Kementerian PPPA,” ujar Andi Sudirman dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa bantuan ini diprioritaskan bagi anak-anak di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap nutrisi tambahan. Penyaluran bantuan dipastikan tepat sasaran karena menggunakan basis data by name by address yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Bagi kita di perkotaan atau keluarga mampu, susu mungkin hal biasa. Namun bagi anak-anak kita di desa dan perkampungan, ini adalah dukungan yang sangat luar biasa untuk kesehatan mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, yang hadir secara daring menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemprov Sulsel. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah gizi anak memerlukan semangat gotong royong dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat akar rumput.
“Pemenuhan hak anak ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Dunia usaha, masyarakat, keluarga, posyandu, dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan optimal,” pungkas Arifah.
Pihak pemerintah provinsi menyatakan akan terus memantau proses penyaluran di lapangan guna memastikan setiap produk sampai ke tangan penerima manfaat sesuai dengan daftar verifikasi yang telah ditetapkan. (*)
