Sidak SPBU Lipukasi, Bupati Barru Soroti Kuota hingga Shift Petugas dan Minta Pelayanan Tak Terhenti

Barru, Wartana.com – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., turun langsung mengecek pelayanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lipukasi, Sabtu (12/9/2026).

Inspeksi mendadak (sidak) tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat Forkopimda Plus yang digelar sehari sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Barru ingin memastikan persoalan antrean dan distribusi BBM tidak berujung pada kerugian bagi masyarakat.

Dalam sidak itu, Andi Ina didampingi Sekretaris Daerah Barru A. Syarifuddin, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Syamsir, S.IP., M.Si., serta Kasat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Wirman Firdaus, S.STP., M.Si.

Sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari pola pelayanan SPBU, mekanisme pergantian shift petugas, kuota dan distribusi BBM, hingga kesiapan SPBU menghadapi kemungkinan gangguan listrik.

Bupati Pertanyakan Pengurangan Kuota BBM

Salah satu persoalan yang disoroti Andi Ina adalah perubahan kuota BBM di SPBU. Pada 2025, masing-masing SPBU disebut memperoleh sekitar 16 ton Solar dan 16 ton Pertalite per hari.

Namun, sejak Januari 2026, kuota tersebut berkurang menjadi sekitar 8 ton Solar dan 8 ton Pertalite per hari.

Bupati mempertanyakan kaitan pengurangan kuota tersebut dengan kelangkaan BBM yang mulai dirasakan masyarakat pada Agustus 2026.

“Kalau alasan kuota menjadi pemicu kelangkaan, kita juga mempertanyakan. Kuota sudah berkurang sejak Januari. Tetapi Januari sampai Juli masih normal-normal saja. Kenapa baru Agustus baru mulai terasa?” tegas Andi Ina.

Menurutnya, persoalan BBM harus dianalisis secara menyeluruh. Pemerintah bersama pihak terkait perlu melihat bukan hanya jumlah kuota, tetapi juga stok yang tersedia, pola konsumsi, mekanisme distribusi, hingga sistem pelayanan di SPBU.

Pergantian Shift Diminta Tak Hentikan Pelayanan

Selain kuota, pola pergantian petugas SPBU juga menjadi perhatian Bupati. Ia menilai pergantian shift seharusnya tidak sampai menghentikan pelayanan apabila stok BBM masih tersedia.

Andi Ina meminta proses pergantian petugas dilakukan melalui serah terima sehingga pelayanan pengisian tetap berjalan.

“Kalau stok masih ada, pelayanan tidak boleh dihentikan. Pergantian shift harus dilakukan dengan serah terima petugas. Jangan menghentikan pelayanan sementara stok masih tersedia,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada stok BBM yang sengaja ditahan ketika masyarakat masih membutuhkan bahan bakar.

“Yang kita jaga adalah masyarakat. Selama stok tersedia, pelayanan harus tetap berjalan,” ujarnya.

SPBU Diminta Siapkan Genset

Kesiapan menghadapi gangguan listrik PLN juga menjadi perhatian dalam sidak tersebut.

Bupati meminta setiap SPBU menyiapkan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan. Menurutnya, pemadaman listrik tidak semestinya langsung membuat aktivitas pengisian BBM terhenti, terlebih ketika antrean kendaraan sedang tinggi.

“Setiap SPBU saya harapkan menyiapkan generator. Kalau listrik PLN padam, pelayanan jangan langsung berhenti. Harus ada langkah antisipasi agar masyarakat tetap bisa dilayani,” tegas Andi Ina.

Ia menilai ketersediaan sarana pendukung merupakan bagian dari kualitas pelayanan, terutama dalam kondisi kebutuhan BBM meningkat dan antrean kendaraan terjadi.

Warga Barru Diminta Tetap Jadi Perhatian

Andi Ina mengakui posisi Barru sebagai daerah lintasan membuat kebutuhan BBM cukup tinggi. Jalur tersebut dilalui kendaraan dari berbagai daerah, termasuk kendaraan logistik.

Namun, kondisi itu menurutnya tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat lokal terabaikan.

“Barru memang daerah lintasan. Kita memahami itu. Tetapi warga Barru juga harus didahulukan. Jangan sampai masyarakat Barru kesulitan mendapatkan BBM di daerahnya sendiri,” katanya.

Perhatian juga diberikan kepada nelayan dan petani sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi.

Bupati mengingatkan agar penyaluran kepada nelayan dan petani tetap mengikuti kuota yang telah ditetapkan.

“Nelayan dan petani harus patuh pada kuota. Jangan lintas SPBU. Kita ingin distribusi BBM tepat sasaran dan adil,” tegasnya.

Seluruh SPBU Diminta Dipantau

Untuk mencegah penumpukan kendaraan pada satu lokasi, Andi Ina meminta pelayanan di seluruh SPBU dikoordinasikan dengan baik.

“Seharusnya pengisian di SPBU dilakukan secara serentak dan terkoordinasi. Jangan sampai kendaraan menumpuk di satu SPBU, sementara SPBU lainnya tidak bisa melayani,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru bersama Satpol PP melakukan pemantauan langsung terhadap seluruh SPBU di wilayah Barru.

Pemantauan tersebut mencakup ketersediaan stok, pola pelayanan, pergantian shift petugas, kesiapan generator, serta kepatuhan terhadap ketentuan distribusi BBM.

“Saya minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP turun langsung memantau semua SPBU di Barru. Jangan hanya menunggu laporan. Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Andi Ina.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan dari belakang meja. Kondisi lapangan harus dilihat secara langsung agar persoalan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar.

Sidak di SPBU Lipukasi menjadi langkah konkret Pemkab Barru menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda Plus sekaligus memastikan persoalan BBM ditangani secara serius.

Andi Ina menegaskan pemerintah akan terus mengawal persoalan tersebut bersama seluruh pihak terkait agar masyarakat memperoleh pelayanan BBM yang tertib, adil, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Kita tidak hanya rapat, tetapi turun langsung, melihat persoalannya dan memastikan ada solusi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *