Makassar, Wartana.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat penting dengan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar ini berfokus pada upaya optimalisasi mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan penekanan pada pemerataan layanan dan penataan tenaga medis.
Dalam rapat tersebut, Sekda Andi Zulkifly menyoroti urgensi menindaklanjuti data evaluasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Poin-poin krusial yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan rasio tenaga medis, pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan, serta penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di seluruh wilayah Kota Makassar.
Andi Zulkifly mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kota Makassar telah mencapai angka signifikan, yaitu 98,89 persen, mencakup kategori aktif maupun nonaktif. Namun, di balik capaian ini, masih terdapat sejumlah sektor pelayanan dasar yang memerlukan pembenahan segera. “Berdasarkan data evaluasi, pembenahan dan peningkatan anggaran perlu diprioritaskan untuk Puskesmas pulau, seperti Puskesmas Barrang Lompo dan Puskesmas Kodingareng, yang masuk kategori terpencil,” ujar Andi Zulkifly.
Selain tantangan di wilayah kepulauan, Sekda juga menekankan tingginya beban pelayanan di beberapa wilayah daratan. Kondisi ini, jelasnya, disebabkan oleh ketimpangan rasio antara jumlah dokter dan populasi penduduk, yang berdampak pada kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. “Kita harus mencari solusi komprehensif untuk memastikan setiap warga Makassar, tidak peduli di mana mereka tinggal, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” tambah Andi Zulkifly, menekankan komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap pemerataan pelayanan.
