Pascakebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025, pemerintah pusat bersama Pemkot Makassar mulai mempercepat rencana pembangunan ulang. Langkah ini diawali dengan kunjungan kerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, ke lokasi pada Selasa (16/9).
Dalam kunjungan tersebut, Dewi didampingi sejumlah pejabat Kementerian PU. Mereka disambut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta unsur pimpinan DPRD dan SKPD terkait.
Dirjen Dewi menyampaikan bahwa gedung lama yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat. Secara struktural, sebagian mungkin masih dapat dimanfaatkan, namun dari aspek non-struktural, sudah tidak memenuhi standar bangunan saat ini.
Pemerintah pusat mengusulkan rekonstruksi total untuk gedung lama, sementara gedung tambahan tahun 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan cukup direhabilitasi. Proses rekonstruksi akan diawali dengan kajian teknis dan penghapusan aset lama.
Estimasi awal biaya rehabilitasi sebelumnya mencapai Rp50–55 miliar. Namun, dengan adanya usulan rekonstruksi total, jumlah tersebut diperkirakan meningkat. Pemkot Makassar sendiri telah mengajukan proposal senilai Rp375 miliar untuk pembangunan gedung baru 10 lantai.
“Gedung lama harus dibangun ulang sesuai standar saat ini, termasuk sistem kebakaran, skala gempa, dan jalur evakuasi,” kata Dewi. Rehabilitasi gedung 2024 ditargetkan selesai Desember 2025.
Wali Kota Munafri menegaskan dukungan penuh terhadap rekonstruksi dan menilai langkah ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menangani persoalan daerah pascakebakaran.
Ia berharap gedung baru nanti tidak hanya berfungsi sebagai kantor, tapi juga menjadi simbol tata kelola pemerintahan modern dan aman. Proses pembangunan pun akan dikawal secara ketat bersama Kementerian PUPR.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pembangunan kembali Gedung DPRD Makassar diharapkan segera dimulai dan rampung sesuai kebutuhan masa kini.
