Surabaya, Wartana – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai penurunan kondisi ekonomi makro nasional berdampak langsung terhadap pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penambahan jumlah mahasiswa bukanlah solusi yang tepat untuk menutup keterbatasan anggaran perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang digelar di Kampus Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (06/02/2026).
Menurut JK, perekonomian nasional saat ini menghadapi tantangan serius akibat tekanan global dan domestik. Ia menyebut sejumlah lembaga internasional telah menurunkan outlook ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif.
“Ekonomi dunia sedang bermasalah. Amerika, Tiongkok, Jepang, dan Eropa mengalami perlambatan akibat perang, konflik, serta kebijakan proteksionisme. Indonesia tentu ikut terdampak,” kata JK.
Selain faktor global, JK menilai beban utang pemerintah dari periode sebelumnya turut memengaruhi kapasitas fiskal negara. Kewajiban pembayaran cicilan dan bunga utang, menurutnya, membuat ruang belanja negara semakin terbatas, termasuk untuk sektor pendidikan.
“Kalau pendapatan negara menurun dan pajak berkurang, pemerintah hanya punya dua pilihan: mengurangi pengeluaran atau menambah utang. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN, alokasinya terbagi ke berbagai pos. Akibatnya, porsi anggaran untuk pendidikan tinggi ikut tergerus.
Dalam konteks pengelolaan PTN-BH, JK mengingatkan agar perguruan tinggi tidak mengambil langkah menaikkan jumlah mahasiswa secara berlebihan demi menutupi keterbatasan anggaran.
“Tidak mungkin menaikkan jumlah mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu. Beban dosen akan bertambah, waktu untuk riset berkurang, dan kualitas pendidikan pasti menurun,” tegasnya.
JK menilai perguruan tinggi justru memiliki peran strategis dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi, riset, dan pengembangan teknologi. Ia mencontohkan kemajuan ekonomi Amerika Serikat yang ditopang oleh universitas riset seperti Stanford dan MIT yang melahirkan Silicon Valley.
“Jangan hanya bertanya apa peran ekonomi makro bagi perguruan tinggi, tapi juga apa peran perguruan tinggi bagi ekonomi nasional,” kata JK.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, JK menawarkan tiga alternatif sumber pendanaan bagi PTN-BH. Pertama, memperkuat kerja sama riset dengan dunia industri. Kedua, mengembangkan unit usaha berbasis riset dan optimalisasi aset universitas. Ketiga, menggalang fundraising dari alumni.
“Alumni banyak yang sukses di perusahaan besar. Mereka harus diajak kembali berkontribusi agar mutu universitas tetap terjaga,” ujarnya.
JK juga menyoroti tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, banyak sarjana yang akhirnya bekerja di sektor informal karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Universitas harus menghasilkan lulusan yang punya kemampuan, logika, dan jiwa kewirausahaan. Kalau tidak, gelar akademik akan semakin tidak relevan,” katanya.
Menutup paparannya, JK menegaskan bahwa tantangan pendidikan tinggi dan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah.
“Kalau ekonomi terus melemah, rapor kita akan terus merah. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengevaluasi kebijakan dan mencari jalan keluar,” pungkasnya.
