MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Kota Makassar tengah mematangkan rencana penerapan ducting sharing atau jaringan kabel bawah tanah terintegrasi sebagai langkah menata infrastruktur utilitas perkotaan. Proyek ini bertujuan untuk menertibkan kabel fiber optik yang selama ini terpasang semrawut di atas jaringan jalan protokol.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Balai Kota Makassar pada Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut fokus pada sinkronisasi regulasi dan persiapan skema investasi agar penyediaan infrastruktur utilitas bawah tanah ini berjalan sesuai aturan dan berkelanjutan.
“Tentu, ducting sharing ini penting dicermati oleh SKPD yang terlibat untuk segera kita jalankan di Kota Makassar. Kami sedang membangun kajian untuk memastikan skema investasinya sesuai dengan regulasi yang ada, karena ini melibatkan investor yang akan masuk ke pemerintah kota,” ujar Munafri Arifuddin usai pembahasan tersebut.
Pria yang akrab disapa Appi ini menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah belum adanya badan usaha milik daerah yang mampu menjalankan pola kerja sama business-to-business (B2B) secara langsung dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar kini sedang memproses pembentukan dua perusahaan daerah baru, yakni Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur.
“Kita tidak punya perseroan untuk melaksanakan B2B, makanya sejak awal kita mendorong pembentukan perseroda yang bisa bekerja sama langsung dengan pihak investor. Perseroda Infrastruktur nantinya akan mendapatkan penugasan untuk mengelola investasi di bidang ini sehingga tidak hanya bergantung pada pembiayaan daerah,” tambah Appi.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan proyek percontohan ducting sharing dapat dimulai pada sejumlah ruas jalan dalam tahun ini. Selain merujuk pada beberapa daerah yang telah sukses menerapkan sistem serupa, Pemkot juga akan memastikan pembangunan kanal kabel bawah tanah ini tidak berbenturan dengan proyek peningkatan atau rehabilitasi jalan agar lebih efisien dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
