MAKASSAR, Wartana.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, guna memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan data daerah. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar tersebut fokus pada upaya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam memahami dan mengelola data statistik.
Munafri menegaskan bahwa penguatan kemampuan statistik bagi ASN sangat krusial sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, data statistik tidak boleh hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi harus dipahami dan diinterpretasikan secara tepat sebagai dasar menentukan arah kebijakan ke depan.
“Dasar-dasar dari pola pengambilan keputusan di Pemerintah Kota harus merujuk pada angka-angka statistik yang akurat. Kita ingin ASN memahami dan menginterpretasikan data tersebut dengan benar agar setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri usai pertemuan tersebut.
Dalam diskusi tersebut, Kepala BPS RI memberikan peluang bagi Pemkot Makassar untuk mengakses skema pendidikan afirmasi di bidang statistik. Salah satu institusi yang dibahas adalah Politeknik Statistika STIS di Jakarta, yang merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan BPS untuk mencetak tenaga ahli statistik profesional.
“Alhamdulillah, Ibu Kepala BPS memberikan peluang untuk sekolah afirmasi. Kami akan memilih individu-individu terbaik untuk mengikuti skema ini serta menyusun modul kerja sama guna mendidik pegawai di lingkup pemerintah kota agar menjadi tenaga ahli yang paham statistik,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat membangun ekosistem data yang lebih kuat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Dengan hadirnya aparatur yang memiliki kompetensi statistik, Pemkot Makassar optimis dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap identifikasi persoalan daerah, penyusunan rencana kerja, hingga evaluasi kebijakan berbasis data riil di lapangan.
