MAKASSAR, Wartana.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya penguatan integritas bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar guna mencegah praktik korupsi di lingkungan internal birokrasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).
Munafri meminta seluruh aparatur, mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah, untuk tidak sekadar menjadikan integritas sebagai slogan. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat harus menunjukkan keselarasan antara perkataan dan perbuatan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Dengan pertemuan dan pengawasan ini, kita ingin menjaga integritas, pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan pribadi dan golongan,” ujar Munafri. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan catatan dari lembaga terkait seperti KPK, BPKP, dan LKPP sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyoroti peran penting Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat, untuk melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap sejumlah anomali dalam tata kelola pemerintahan. Ia memastikan bahwa temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan audit guna memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas sinergi yang dibangun Pemkot Makassar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPK, dan Kemendagri merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.
“Anomali-anomali ini perlu dipercepat penyelesaiannya dan diperbaiki apabila memang terdapat kesalahan. Kami berharap langkah pembenahan ini dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Boyke.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, jajaran eksekutif dan legislatif Kota Makassar melakukan penandatanganan pakta integritas. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
