Makassar, Wartana.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan akademisi serta cendekiawan untuk mengawal pembangunan daerah. Sinergi tersebut dinilai krusial agar setiap kebijakan yang dilahirkan memiliki dasar kajian yang kuat sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies (CIDeS) ICMI Orwil Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, pada Sabtu (29/8/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam merancang dan menjalankan program pembangunan. Kehadiran akademisi dibutuhkan sebagai mitra strategis untuk memastikan kualitas program. “Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain fokus pada kebijakan teknis, Munafri menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan. Ia mendorong adanya perubahan kurikulum pendidikan dasar yang lebih memperkuat aspek adab, etika, budaya, dan nilai-nilai lokal sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter merupakan modal utama bagi terciptanya masyarakat yang memiliki kesadaran diri dan kepatuhan terhadap aturan.
Lebih lanjut, ia meminta para pakar di lingkungan CIDeS ICMI untuk membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat secara periodik. Ia berharap kolaborasi ini menghasilkan teori sistematis yang dapat diimplementasikan di lapangan. “Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelas Munafri.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Makassar berencana menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan CIDeS ICMI. Munafri menyatakan bahwa pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi kemajuan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membangun pembatas dengan masyarakat dan harus selalu responsif terhadap berbagai keluhan yang ada.
