MAKASSAR, Wartana.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE., memperkuat sinergi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan dan program pendidikan di Kota Makassar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mampu menjangkau kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII yang digelar di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Makassar, Selasa (25/8/2026). Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis antara legislatif, eksekutif, dan akademisi dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dandi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Ia menekankan bahwa akses terhadap layanan pendidikan yang layak tidak boleh menjadi hak istimewa kelompok tertentu saja.
“Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara. Karena itu, akses terhadap pendidikan yang layak tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu,” ujar Dandi dalam pemaparannya.
Senada dengan hal tersebut, akademisi A. Reza Febriadi menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih guna mendukung mutu sumber daya manusia. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan sekaligus memastikan program kerja pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Mari kita wujudkan Makassar sebagai kota pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pendidikan yang baik membutuhkan tata kelola yang baik pula,” kata Reza.
Kegiatan yang dipandu oleh moderator Muh. Akbar ini berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab dari para peserta. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi strategi pemerataan layanan pendidikan di wilayah yang sulit terjangkau hingga mekanisme partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program sekolah agar tepat sasaran.
