Barru, Wartana.com – Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang mulai dirasakan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor untuk membahas penanganan sekaligus langkah antisipasi bencana di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut melibatkan berbagai unsur terkait sebagai langkah bersama menghadapi potensi kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam arahannya, Andi Syarifuddin mengatakan kondisi yang berkembang membutuhkan respons terpadu dan koordinasi antarlembaga. Fenomena El Nino sebelumnya telah diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026 sehingga pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.
“Rapat lintas sektor yang kita laksanakan hari ini berangkat dari kondisi yang kita hadapi saat ini. Fenomena El Nino sejak awal telah diperkirakan akan terjadi mulai Juni dan kemungkinan berlangsung cukup lama hingga Oktober,” jelasnya.
Pemkab Barru sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat kondisi cuaca kering. Pemerintah daerah juga telah menetapkan status siaga bencana untuk mengantisipasi dampak yang mungkin semakin meluas.
Namun, perkembangan di lapangan membuat evaluasi bersama dinilai perlu dilakukan. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya titik kebakaran dan kebutuhan distribusi air bersih di sejumlah wilayah.
“Kita melihat eskalasi yang ada. Setiap hari ada saja titik kebakaran, kemudian titik-titik yang membutuhkan pelayanan air bersih juga semakin bertambah. Karena itu, kita perlu duduk bersama untuk menentukan apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Sekda Barru juga menyoroti adanya laporan sejumlah titik panas yang terdeteksi melalui sistem pemantauan satelit. Dalam satu malam, jumlah titik api yang terpantau bahkan dilaporkan mencapai sekitar 40 titik di wilayah Barru.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa titik panas hasil pemantauan satelit tidak selalu berarti kebakaran hutan dan lahan. Sebagian dapat disebabkan aktivitas masyarakat, termasuk pembakaran lahan untuk keperluan pembersihan.
“Ini menjadi perhatian kita semua karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah membesar dan sulit dikendalikan. Kebiasaan membakar lahan untuk membersihkan area juga memiliki risiko yang sangat besar dalam kondisi seperti sekarang,” katanya.
Selain ancaman kebakaran, kekeringan turut memengaruhi ketersediaan air. Menurunnya debit sejumlah sumber air menyebabkan beberapa jaringan pelayanan tidak dapat beroperasi secara optimal. Kondisi ini membuat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah.
Andi Syarifuddin mengapresiasi peran TNI dan Polri yang selama ini turut membantu menangani kejadian kebakaran di berbagai wilayah Barru. Dukungan aparat dan masyarakat dinilai sangat penting, khususnya ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PLN yang ikut memberikan dukungan dalam penanganan kondisi darurat, termasuk melalui bantuan peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan maupun distribusi air ke wilayah terdampak.
Menurutnya, dukungan sarana tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan agar kapasitas pemerintah daerah bersama stakeholder dalam merespons situasi darurat semakin kuat.
Rakor tersebut sekaligus membahas kemungkinan peningkatan status penanganan bencana dari siaga bencana menjadi darurat bencana. Sekda menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan data lapangan dan hasil pembahasan bersama seluruh stakeholder.
“Apakah status ini segera kita tingkatkan dari siaga bencana menjadi darurat bencana, tentu kesimpulannya akan kita ambil berdasarkan diskusi dan masukan dari kita semua,” jelasnya.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memberikan data, masukan, dan rekomendasi secara objektif. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Barru dalam pemaparannya menyampaikan bahwa berdasarkan informasi BMKG, curah hujan di Barru sepanjang Agustus hingga 24 Agustus 2026 berada pada kisaran 0–20 milimeter per bulan. Kondisi curah hujan rendah tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September.
Minimnya curah hujan mulai berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian, terutama di wilayah Barru bagian barat dan selatan.
Pemkab Barru sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat untuk periode 21 Juli hingga 30 September 2026. Dalam kondisi tersebut, penguatan koordinasi lintas sektor dan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat terdampak menjadi perhatian utama.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan bersama. Kita tidak hanya menunggu dampak terjadi,” tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI dan Polri, PLN ULP Barru, BPBD Kabupaten Barru, pimpinan OPD terkait, perwakilan para camat se-Kabupaten Barru, serta sejumlah stakeholder lainnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Barru menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi dampak El Nino dan potensi bencana lainnya, sekaligus memastikan pelayanan dasar serta perlindungan masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi cuaca yang semakin kering.
