Jakarta, Wartana.com – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026. Langkah ini memicu proses ketatanegaraan baru di mana Presiden Prabowo Subianto diwajibkan mengusulkan dua nama calon pengganti untuk dipilih oleh MPR dalam kurun waktu maksimal 60 hari.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa lembaga legislatif akan segera menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pengisian jabatan tersebut. Menurutnya, proses ini akan dijalankan secara transparan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga stabilitas pemerintahan serta kepastian hukum di tingkat eksekutif.
“Kami telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan segera menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku. MPR menunggu usulan dua nama dari Presiden untuk kemudian diputuskan dalam sidang paripurna terdekat,” ujar Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara, Jakarta.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Presiden memiliki waktu 14 hari sebelum sidang paripurna untuk menyerahkan dua kandidat pilihannya kepada MPR. Hingga saat ini, pihak Istana belum membocorkan nama-nama potensial yang akan diajukan ke parlemen.
Pengunduran diri Gibran terjadi menyusul polemik berkepanjangan mengenai persyaratan pendidikannya yang sempat menjadi sorotan tajam di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski sejumlah fraksi sempat mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait isu tersebut, agenda pembahasan di DPR tidak berlanjut menyusul keputusan Gibran untuk menanggalkan jabatannya secara resmi.
Kini, perhatian publik dan pengamat politik tertuju pada arah koalisi pemerintahan dalam menentukan sosok pengganti. Langkah Presiden Prabowo dalam memilih dua nama kandidat dipandang sebagai ujian krusial dalam menjaga keseimbangan politik di internal kabinet serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa hambatan legitimasi di masa depan.









