Makassar, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar pada Rabu (01/04/2026). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan memastikan akuntabilitas.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran BPK RI, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyatakan bahwa pemeriksaan LKPD tahunan menjadi barometer penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai ketentuan.
“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Wali Kota Munafri. Ia menyoroti temuan berulang dari BPK RI yang mengindikasikan rekomendasi sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal. “Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Munafri meminta seluruh OPD untuk memprioritaskan setiap rekomendasi BPK dan menempatkannya dalam kategori urgensi tinggi. Koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi kunci agar setiap persoalan tidak berlarut-larut setiap tahun. Selain itu, ia mendorong penguatan pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan berlapis dan mengantisipasi munculnya temuan baru di sektor lain. “Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya membangun komunikasi efektif antara Pemerintah Kota Makassar dan tim BPK. Hal ini bertujuan untuk mencegah perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam laporan. “Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama, tidak ada bias maupun ambigu dalam laporan,” tambahnya. Ia berharap proses pemeriksaan LKPD tahun ini berjalan lancar, menghasilkan penyamaan persepsi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah. “Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” tutupnya.
