Makassar, Wartana.com – Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi meluncurkan “Aksi Stop Stunting Tahun 2026” pada Selasa, 3 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah provinsi.
Program ambisius ini menargetkan jangkauan ke 3.060 desa dan kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil menyusul data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang menunjukkan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mencapai 23,3 persen, menempatkan provinsi ini pada urutan ke-16 secara nasional. Kondisi tersebut mendorong penguatan program pencegahan dan penanganan stunting secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan. Ia meminta seluruh jajaran TP PKK kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi, termasuk dalam mengawal kebijakan, dukungan anggaran, logistik, serta memantau pelaksanaan dan capaian program di wilayah masing-masing.
“Saya berharap seluruh jajaran TP PKK, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan Aksi Stop Stunting berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Naoemi. Ia menambahkan bahwa kader PKK dan Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting melalui pendampingan keluarga, edukasi gizi, konseling, serta penguatan pola asuh dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Selain pendampingan, peningkatan kapasitas kader juga menjadi fokus utama. Pembekalan teknis akan diberikan, khususnya terkait penggunaan aplikasi, pengisian formulir pendataan, serta tata cara pengukuran dan pemantauan pertumbuhan anak secara akurat. Naoemi juga menyoroti potensi kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, sehingga pendataan manual dapat dilakukan sebelum diinput oleh petugas penanggung jawab (PIC) yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan akses internet dan kebutuhan operasional kader dinilai penting.
Melalui program ini, TP PKK Sulsel mengajak pemerintah daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Kesehatan, kader Posyandu, dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam percepatan penurunan stunting. Keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting, terutama dalam menjaga kesehatan ibu, memenuhi kebutuhan gizi anak, menerapkan pola asuh yang tepat, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, demi mewujudkan generasi Sulawesi Selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai bagian dari Generasi Emas Indonesia.
