Makassar, Wartana.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah keras keterlibatannya dalam dugaan pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2025-2026 yang menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengaku kaget dan menegaskan bahwa lembaga legislatif hanya menginput aspirasi masyarakat tanpa mengusulkan rincian anggaran Pokir. Bantahan ini disampaikan menyusul pengungkapan temuan KPK di Makassar pada Kamis (5/11/2026), yang kemudian ditindaklanjuti DPRD Sulsel dengan rapat internal pada Selasa (17/11/2026).
Kadir Halid menjelaskan bahwa 85 anggota DPRD Sulsel periode 2024 hanya bertugas menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan kerja, dan pertemuan langsung dengan warga. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun oleh setiap fraksi dan disahkan melalui rapat paripurna, lalu dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel. “Kami kaget dan heran. Padahal program ini tidak jalan, kenapa kami masuk ada di situ?” ujar Kadir usai memimpin rapat gabungan lintas komisi di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya tidak mengetahui nilai anggaran Pokir yang tercantum dalam temuan KPK. “Kita tidak tahu berapa anggarannya karena kita tidak pernah mengusulkan anggaran. Yang kita usulkan hanya program berdasarkan masukan masyarakat waktu turun reses, lalu masuk di SIPD. Nah, saya tidak tahu dari mana asal-usulnya sehingga ada informasi bahwa Pokir jalan,” tegasnya. Ia menambahkan, DPRD Sulsel baru mengetahui persoalan tersebut setelah mendengar pernyataan resmi dari KPK.
Temuan terkait dugaan pelaksanaan Pokir DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2025-2026 tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Pernyataan tersebut diungkapkan Tanak saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Rumah Jabatan Gubernur Makassar. “Itu laporan dari KPK waktu ada kegiatan di Rumah Jabatan Gubernur,” tambah Kadir Halid, mengonfirmasi sumber informasi yang diterima oleh pihak DPRD.
Untuk menelusuri asal-usul data dan informasi terkait temuan KPK tersebut, DPRD Sulsel segera menggelar rapat gabungan lintas komisi secara tertutup pada Selasa (17/11/2026) siang. Rapat yang dipimpin oleh Kadir Halid dan dihadiri oleh dua Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi A Wawo dan Sufriadi Arif, serta jajaran pimpinan Komisi A hingga E. Selain itu, DPRD juga mengundang empat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel, meliputi Kepala Inspektorat Sulsel Marwan, Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasamin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulsel, guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.









