Makassar Siap Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial dengan Dukungan Penuh Wali Kota Munafri

Makassar Siap Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial dengan Dukungan Penuh Wali Kota Munafri

MAKASSAR, Wartana.com – Kota Makassar berpeluang besar menjadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial serta pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Peluang ini mengemuka dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar pada Selasa (17/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Surianto menyampaikan sejumlah agenda penting yang membutuhkan dukungan pemerintah kota, meliputi kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini,” ujar Surianto, menekankan potensi Makassar menjadi yang pertama. Ia menambahkan, “Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota.” Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya ditandatangani antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Bapas Makassar saat ini telah merekrut lebih dari 20 PK Sukarela yang akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien. Surianto menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan operasional, terutama mobilitas dan transportasi. Wali Kota Munafri Arifuddin, secara prinsip, memberikan respons positif terhadap usulan tersebut dan mendorong pembahasan teknis lebih lanjut bersama perangkat daerah untuk memastikan skema dukungan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan akuntabel.

Selain pengembangan PK Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi fokus utama. Pihak Bapas Makassar telah menjalin kerja sama dengan beberapa wilayah seperti Kecamatan Rappocini, Tallo, Panakkukang, serta Kelurahan Buakana dan Batua. “Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” kata Surianto. Hal ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang membuka ruang bagi pidana alternatif, tidak hanya pidana penjara, tetapi juga sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat.

Penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan juga menjadi agenda. Surianto berharap Griya Abhipraya Sombere tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga bagian dari ekosistem pembangunan kota, di mana klien pemasyarakatan dapat bekerja, berusaha, dan mengembangkan kreativitas. “Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegasnya, mendorong kolaborasi program Pemkot dan dukungan CSR.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap gagasan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela. “Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” ujarnya. Munafri juga mendorong agar MoU yang telah disepakati segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan, termasuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan menguatkan peran Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *