Fokus Kesejahteraan, Pemkot Makassar Mantapkan Program Prioritas dalam KUA-PPAS 2027

Fokus Kesejahteraan, Pemkot Makassar Mantapkan Program Prioritas dalam KUA-PPAS 2027

MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Kelima Belas yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Pembahasan anggaran tersebut dilakukan untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan daerah dengan kemampuan belanja, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan bahwa secara prinsip rancangan KUA 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Namun, Banggar tetap memberikan sejumlah catatan strategis terkait efektivitas penyusunan belanja agar setiap alokasi anggaran tepat sasaran.

“Kami dari Banggar menekankan agar penyesuaian belanja tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus terukur berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan. Hal ini penting agar program prioritas yang telah direncanakan tetap terlaksana secara optimal,” ujar Ray saat dikonfirmasi pada Senin (16/11).

Dalam rekomendasinya, Banggar juga menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 untuk mendukung sektor pelayanan publik. Selain itu, perangkat daerah diminta untuk lebih fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Hasil pembahasan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran. Dengan sinkronisasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2027 diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota dan kesejahteraan warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *