Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Fitra, menerima kunjungan kerja Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara, Yopi Rante Maliku, pada Senin (6/10/2025).
Kunjungan tersebut berlangsung di ruang kerja Fitra dan menjadi bagian dari agenda pengawasan legislatif Toraja Utara, khususnya pada aspek pengelolaan informasi publik di daerah.
Yopi Rante Maliku mengungkapkan bahwa optimalisasi kanal informasi resmi pemerintah di Toraja Utara masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
“Sebaran informasi publik belum merata. Oleh karena itu, kami perlu belajar dari daerah yang sudah lebih maju dalam pengelolaan komunikasi publik seperti Sulsel,” katanya.
Menurut Yopi, pemanfaatan media sosial dan pengembangan website pemerintah menjadi fokus utama yang ingin didorong di Toraja Utara.
Menanggapi hal tersebut, Fitra menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik saat ini menuntut pendekatan yang lebih modern, terbuka, dan berbasis data.
“Transparansi dan kecepatan informasi adalah kunci. Pemerintah daerah harus mampu mengelola kanal digitalnya secara profesional agar dipercaya publik,” jelas Fitra.
Ia menyambut baik inisiatif DPRD Toraja Utara dan menilai kunjungan itu sebagai langkah konkret untuk memperkuat komunikasi pemerintah daerah.
Fitra juga menekankan pentingnya peran media sosial sebagai sarana interaksi, bukan hanya tempat menyebarkan informasi satu arah.
“Media sosial itu ruang dialog. Pengelolaannya harus memperhatikan etika, kebutuhan publik, dan menjaga citra instansi,” tambahnya.
Ia menyarankan agar setiap strategi komunikasi didesain secara terukur dengan melibatkan SDM yang kompeten di bidangnya.
Diskominfo SP Sulsel, lanjut Fitra, siap mendukung upaya penguatan komunikasi publik di Toraja Utara melalui kerja sama lintas daerah.
“Kami terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut. Sinergi antardaerah sangat penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antarinstansi dalam menghadapi tantangan komunikasi digital yang kian kompleks.
Kehadiran legislatif dalam isu komunikasi publik, kata Fitra, memperlihatkan keseriusan dalam mendampingi kerja-kerja pemerintah daerah.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas DPRD Toraja Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap layanan informasi publik.
Langkah ini diharapkan menjadi awal kerja sama konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat.
