Makassar, Wartana.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai langkah memperkuat implementasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Makassar, Senin (13/7/2026), itu menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat penerapan sistem transaksi digital, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Melalui forum tersebut, Bapenda Makassar menegaskan komitmennya dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem digital juga diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan percepatan digitalisasi menjadi kebutuhan penting untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah perkembangan teknologi.
Menurutnya, melalui koordinasi yang dilakukan dalam TP2DD, seluruh ekosistem transaksi keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, diharapkan dapat terintegrasi dalam satu sistem digital yang lebih modern.
“Ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menghadirkan transparansi dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar,” ujar Andi Asminullah.
Ia menambahkan, Bapenda juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai inovasi layanan digital yang memudahkan proses pelaporan maupun pembayaran pajak daerah.
Melalui semangat “Pajak Mulia Membangun Kota Makassar”, masyarakat kini dapat mengakses layanan perpajakan secara daring melalui sejumlah aplikasi resmi Pemerintah Kota Makassar, seperti Lontara+ dan PAKINTA.
Bapenda Makassar berharap perluasan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mampu menekan potensi kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.
