Optimalkan Hinterland dan Hilirisasi: Ahli Planologi ITB Ungkap Solusi Atasi Pengangguran di Sulsel

MAKASSAR, WARTANA – Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD-KKSS) Kota Bandung, Ir. H. F. Ermaula Aseseang, MT, IAP, menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan yang dinilainya masih membutuhkan perhatian serius.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Hotel Claro Makassar, 25–27 Maret 2026. Ia mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan mencapai 4,45 persen per November 2025.

Menurut Ermaula, ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan pengangguran. Diperlukan upaya ekspansi penciptaan lapangan kerja secara masif dengan melibatkan sektor swasta serta investasi, baik domestik maupun asing.

“Penciptaan lapangan kerja akan stagnan jika kita hanya bertumpu pada kapasitas APBD. Inilah saatnya menggerakkan instrumen investasi, dunia usaha, serta inisiatif kolektif dari masyarakat sendiri,” ujarnya saat berdiskusi dengan awak media di Virendy Cafe, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Makassar, Senin (30/3/2026).

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai katalisator masuknya investasi. Namun, ia mengingatkan agar investasi yang masuk dirancang secara tematik dan terintegrasi agar mampu memberikan efek berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, Ermaula menyoroti adanya kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dengan tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa potensi daerah belum dikelola secara optimal.

“Kita diberkahi potensi yang luar biasa, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Di sinilah peran krusial para pakar, investor, dan saudagar untuk berkolaborasi mengambil langkah nyata,” tegasnya.

Sebagai solusi, ia menawarkan konsep pengembangan wilayah berbasis hilirisasi. Menurutnya, daerah penyangga harus terhubung secara fungsional dengan kota-kota besar dalam satu rantai produksi yang terintegrasi.

“Integrasi antara kota besar, kota menengah, hingga wilayah pelosok harus menjadi satu kesatuan sistem. Itulah inti dari konsep hilirisasi yang ideal untuk memajukan daerah,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan Kota Bandung yang berkembang menjadi pusat inovasi berkat dukungan institusi pendidikan seperti ITB dan Universitas Padjadjaran. Model sinergi tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Sulawesi Selatan.

Ermaula menambahkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pemetaan komprehensif terhadap keunggulan lokal, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem produksi terpadu dari hulu ke hilir.

“Apabila ekosistem produksi ini berjalan, maka secara natural lapangan pekerjaan akan terbuka lebar dan taraf kesejahteraan masyarakat pun akan terkerek naik,” imbuhnya.

Ia juga memberikan catatan terhadap sektor perkebunan kelapa yang dinilai masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Menurutnya, pengolahan menjadi produk turunan akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi.

“Mengekspor kelapa bulat itu nilainya minim. Namun, jika kita mampu mengolahnya menjadi produk jadi seperti bubuk kelapa atau turunan lainnya, nilai tambahnya akan berlipat ganda,” urainya.

Melalui forum tersebut, Ermaula mengajak jaringan saudagar KKSS untuk menyinergikan teknologi, investasi, dan sektor agrikultur guna membangun ekosistem ekonomi yang tangguh.

“Visi kami adalah mengawinkan kemajuan teknologi dan kekuatan jaringan pusat dengan kekayaan potensi yang ada di daerah,” katanya.

Ia juga mencontohkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang memiliki potensi besar, namun memerlukan pengelolaan yang lebih sistematis.

“Jika antara potensi lokal, keahlian teknologi, dan kebijakan pemerintah dapat berjalan beriringan, saya optimis Pangkep akan menjadi motor penggerak ekonomi yang pesat,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Ermaula menekankan pentingnya roadmap investasi yang jelas dan terarah sebagai daya tarik bagi investor.

“Pemerintah daerah wajib memiliki roadmap investasi yang tajam dan terarah. Dokumen itulah yang akan menjadi ‘daya tawar’ utama saat kita mempromosikan potensi daerah ke level nasional maupun global,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *