Jakarta, Wartana.com – Arab Saudi, Pakistan, dan Turki secara resmi menandatangani sebuah pakta pertahanan bersama yang dikenal sebagai “Pakta Makkah” pada Jumat (7/8) di Mekkah, Arab Saudi. Perjanjian bersejarah ini diteken oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam pernyataan bersama, Pakta Makkah ini dirancang sebagai mekanisme pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi. Dokumen tersebut secara tegas menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan kolektif terhadap seluruh pihak. Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan bahwa perjanjian ini berlandaskan pada “ikatan persaudaraan abadi dan solidaritas Islam”, bertujuan membangun kepentingan strategis bersama serta kerja sama pertahanan jangka panjang.
Negosiasi untuk perjanjian pertahanan ini telah berlangsung sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dan berlanjut seiring dengan konflik di Jalur Gaza. Ketiga negara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dampak perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta meningkatnya pengaruh Israel di wilayah tersebut. Meskipun Turki dan Pakistan tidak terdampak langsung, Arab Saudi menghadapi serangan dari Iran dan sekutunya Houthi di Yaman, serta kekhawatiran atas serangan Iran di negara-negara Teluk lainnya dan Yordania yang menampung aset militer AS. Para menteri luar negeri ketiga negara ini sebelumnya bertemu di Riyadh pada 19 Maret untuk membahas kerangka keamanan bersama.
Para pengamat menilai kesepakatan trilateral ini akan memanfaatkan kekuatan militer dan finansial masing-masing negara. Turki, dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO, Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia, dan Pakistan sebagai satu-satunya negara Muslim pemilik senjata nuklir, membawa kekuatan yang saling melengkapi. Ozgur Unluhisarcikli, Direktur Pelaksana German Marshall Fund of the United States’ South and Wider Europe, menyatakan, “Perlu dicatat bahwa ini merupakan kerangka kerja untuk koordinasi strategis, militer, dan industri pertahanan yang lebih erat di antara tiga kekuatan regional yang berpengaruh, dan bukan pakta pertahanan bersama yang dapat disandingkan dengan NATO.”
Profesor bidang politik internasional di Universitas Hasan Kalyoncu, Murat Aslan, menambahkan bahwa kesepakatan ini juga diperkirakan akan mencakup aspek peningkatan kapasitas pertahanan. “Kita tahu bahwa selama beberapa dekade Saudi bergantung pada impor produk pertahanan terutama dari AS. Kita juga tahu bahwa hal itu tidak efisien secara biaya, sehingga mereka perlu membangun sektor pertahanan mereka sendiri di dalam negeri,” kata Aslan. Sementara itu, laporan Osama bin Javaid dari Al Jazeera mengindikasikan bahwa gabungan kekuatan ini akan membawa kawasan menuju arsitektur keamanan yang berbeda, terutama pasca-perang Iran, dengan menyatukan negara-negara Muslim besar untuk perdamaian dan menangkis agresi.
