Barru, Wartana.com – Pemerintah Kabupaten Barru kini tengah tancap gas mematangkan persiapan menjelang verifikasi lapangan penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program pembangunan di daerah tersebut benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender.
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., memberikan penekanan khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyatakan bahwa kesiapan menghadapi tim verifikator harus ditopang oleh data yang akurat, bukti fisik yang valid, serta implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif semata.
Dalam Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian PUG yang digelar di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026), Abustan mengingatkan pentingnya penguasaan substansi oleh setiap OPD. Ia meminta agar informasi yang disajikan terus diperbarui dan didukung dokumen yang sistematis.
“Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang dengan data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden atau bukti yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik serta harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG,” tegas Abustan.
Tak hanya di tingkat perangkat daerah, peran pemerintah desa juga menjadi sorotan. Para kepala desa diminta mengevaluasi kembali penganggaran desa agar sejalan dengan prinsip gender, terutama dalam mendukung program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) melalui alokasi anggaran yang konkret.
Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Andi Syarifuddin, turut memaparkan tahapan penilaian yang sedang berjalan, mulai dari penginputan data mandiri hingga verifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. Ia juga menyoroti transisi fungsi kelembagaan P3A ke Dinas Sosial yang memerlukan koordinasi intensif.
“Saya harap pada saat kegiatan verifikasi lapangan nanti, Kabupaten Barru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan predikat nilai yang tertinggi sesuai target Bupati Barru,” tegas Andi Syarifuddin.
Berdasarkan catatan Inspektorat, Sekda menekankan pentingnya peningkatan anggaran responsif gender. Komitmen anggaran ini dianggap sebagai indikator utama dalam memastikan pembangunan di Barru merangkul seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga kelompok marginal.
“Paparan yang disajikan nantinya harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum,” imbau Sekda kepada para pengelola data PUG.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya mengejar penghargaan, tetapi menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Barru sukses mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
