Makassar, Wartana.com – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri agenda penting Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Makassar pada Selasa (6/10/2026). Pertemuan ini difokuskan pada pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kegiatan strategis ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah serta peluncuran Program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi. Menariknya, meski semula dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, lokasi pertemuan kemudian dipindahkan ke Grind & Pull, Makassar.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi, unsur pemerintah pusat, serta sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Rangkaian acara dibuka dengan sambutan dari Gubernur Sulawesi Selatan dan dilanjutkan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., yang memimpin langsung agenda kunjungan serta penyerahan Program LSDP.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan. Dalam forum tersebut, pengawasan terhadap aset daerah ditekankan sebagai langkah krusial untuk memastikan pengelolaan yang tertib, akuntabel, dan mendukung pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Selain fokus pada aset, pertemuan ini membahas penguatan pelayanan publik melalui Program LSDP. Program yang didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia ini menggunakan skema performance-based grants yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah, terutama dalam peningkatan kualitas layanan persampahan melalui dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan.
Kehadiran Wakil Bupati Barru menjadi komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Barru dalam mengikuti kebijakan strategis pusat serta memperkuat sinergi lintas sektor. Melalui forum ini, Kabupaten Barru diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
